Mendukung bisnis properti

Pemerintah dan pengusaha sudah membahas rencana penghapusan PPnBM dan PPh 22, sejak dua bulan lalu. Saat ini kami masih menunggu tindak lanjut kebijakan itu.

Bank Indonesia belum lama ini melonggarkan kebijakan loan to value (LTV) untuk pembelian rumah pertama. Ini bagus khususnya untuk segmen milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tapi sayangnya di saat yang sama, rupiah melemah terhadap dollar AS sehingga agak terhambat. Dengan rencana pemerintah menghapus PPnBM dan PPh 22, maka hal ini bakal mendukung bisnis properti nasional.

Sektor properti memang punya ciri khas sendiri. Setiap pemain, baik pengembang dengan target segmen pembeli menengah ke bawah maupun menengah ke atas, saling mendukung. Jika segmen menengah atas bergairah karena penghapusan pajak ini, maka bakal mendorong segmen properti segmen MBR. Tren selama ini memang demikian.

Contohnya di Malang yang memiliki dua segmen properti baik rumah mewah maupun rumah MBR. Jika penjualan rumah mewah berjalan baik, itu menandakan investasi di wilayah itu positif. Adanya pertumbuhan investasi itu juga mendorong pertumbuhan segmen properti untuk MBR.

Jika penghapusan PPh 22 dan PPnBM dilakukan dalam waktu dekat, maka sangat tepat. Apalagi sekarang membeli rumah diperlakukan sama, seharga Rp 500 juta atau Rp 5 miliar, persentase pajaknya tetap sama. Orang akan merasa diperlakukan fair. Ini yang bakal jadi pendorong bisnis properti.

Totok Lusida
Sekretaris Jenderal DPP REI

Reporter: Harry Muthahhari
Editor: Tri Adi

Reporter: Harry Muthahhari
Editor: Tri Adi

ANALISIS

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Meregulasi perkembangan teknologi

Paparan teknologi informasi telah mengubah lanskap hubungan antarmanusia. Memudahkan orang mengakses kebutuhan, bahkan tanpa perlu bertemu atau bertatap muka. Ini membuat terjadi perubahan besar di perdagangan (e-commerce), transportasi, birokrasi pemerintahan dan sektor keuangan. Beriringan dengan itu pelbagai persoalan juga menyertainya.

Sayang, pemerintah kurang sigap membuat regulasi untuk menata perkembangan teknologi yang menggelinding ke segala sektor kehidupan masyarakat ini. Sebuah firma penelitian pasar teknologi informasi dan komunikasi, Experian dan International Data Corporation, mencatat, pertumbuhan industri ekonomi digital Indonesia di tahun 2017, baik jasa keuangan, ritel, maupun telekomunikasi, sulit berkembang karena tingginya kasus penipuan.

Dalam wilayah perdagangan elektronik, masyarakat bertransaksi di dunia maya membutuhkan pengaturan tentang standar produk, perlindungan data pelanggan, hingga penyelesaian sengketa dengan pihak terkait. Terutama bila terjadi wanprestasi serta kewajiban platform e-commerce sebagai marketplace.

Pada tahun 2015, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menargetkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-commerce bisa rampung sebelum. Tapi, prosesnya tampak lamban. Sudah berjalan separuh tahun 2018, status regulasi tersebut masih “akan diterbitkan”.

Bila kita lihat transportasi publik, masyarakat sempat risau melihat perselisihan antara pengemudi transportasi konvensional dengan yang dalam jaringan (online). Di beberapa daerah terjadi bentrokan dan bahkan ada korban kekerasan. Hingga kini, polemik masih berlanjut dalam urusan penetapan tarif, kesejahteraan pengemudi dan keamanan pelanggan.

Kebutuhan regulasi dalam sektor transportasi online tidak jauh berbeda dengan apa yang dibutuhkan dalam transaksi perdagangan elektronik. Hubungan hukum pengemudi dengan aplikator juga masih ambigu.

Kementerian Perhubungan pada 2017 lalu telah mengeluarkan Permenhub Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan itu baru menyasar transportasi online roda empat, belum masuk roda dua.

Kepala Subdirektorat Angkutan Orang Kementerian Perhubungan, Syafrin Liputo pernah menyebut aturan tersebut bisa rampung pada awal Juni 2018. Sampai sekarang status peraturan tersebut masih dalam proses uji publik.

Sektor keuangan, paparan teknologi informasi telah dan terus memperluas akses keuangan masyarakat. Kita mengenal sebagai financial technology (fintech).

Menurut Otoritas Jasa keuangan (OJK), ada dua jenis fintech yang membantu masyarakat sekarang, yaitu Fintech 2.0 dan Fintech 3.0. Fintech 2.0 adalah lembaga keuangan yang mendapat lisensi sebagai perusahaan keuangan, kemudian berinovasi menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan akses pasarnya. Contoh kartu kredit, ATM, atau digital banking.

Sementara Fintech 3.0 merupakan model bisnis lain yang menyulap kantor bank menjadi proyeksi komputasi utuh. Investasi dan simpan-pinjam dilakukan dalam platform yang berfungsi sebagai marketplace. Contoh, peer to peer lending dan crowdfunding.

Fintech 3.0 efektif menyasar masyarakat yang sulit mengakses perbankan dan jumlahnya amat besar. Namun, potensi penipuan dan penyelewengan dana juga cukup besar. Seperti rentan gagal bayar karena tiadanya agunan, risiko penipuan, dan penyalahgunaan data.

Bank Indonesia dan OJK telah berupaya mengejar untuk menata dinamika fintech. Diantaranya, telah terbit Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Lalu peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan peraturan itu menurut OJK ada 407 fintech yang ilegal. Masyarakat perlu berhati-hati mengakses layanan ini dan Kominfo mestinya dapat segera menertibkan.

Namun sampai saat ini perusahaan fintech yang legal pun belum memperoleh jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan. Perlu ada suatu formulasi untuk meminimalisir risiko kredit dan dampaknya meskipun sektor ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi.

Poin terakhir ialah tentang paparan teknologi dalam birokrasi pemerintahan, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Masyarakat khawatir atas maraknya korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pejabat negara. Korupsi itu bisa mereduksi infrastruktur pelayanan publik.

Beberapa waktu lalu, media nasional memberitakan korupsi berjamaah oleh hampir semua anggota DPRD Kota Malang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan mereka tersangka tindak pidana korupsi karena memainkan anggaran untuk meloloskan proyek pengadaan instalasi pengelolaan sampah terpadu di kota tersebut. Tahun lalu Ketua DPRD Kota Malang juga ditangkap KPK karena menerima gratifikasi proyek jembatan.

Tidak hanya Malang, seluruh provinsi di Indonesia tidak ada yang luput dari korupsi pengadaan barang dan jasa. Menurut catatan KPK, korupsi jenis ini jumlahnya mencapai 70% dari seluruh praktik korupsi yang ada di seluruh pelosok Indonesia.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Kenaikan upah

Awal bulan November 2018, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, sudah harus menetapkan upah minimum bagi pekerja untuk tahun 2019. Besaran kenaikan upah tentu tergantung tiap-tiap daerah.

Namun sebagai patokan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sudah mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 15 Oktober 2018. Isinya meminta para kepala daerah dalam penetapan upah menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan.

Dengan formula itu, kalau dihitung-hitung patokan kenaikan upah minimum untuk tahun depan sekitar 8,03%, hasil dari inflasi sebesar 2,88% ditambah pertumbuhan ekonomi 5,15%. Patokan kenaikan upah minimum nasional tahun 2019 itu lebih rendah dari patokan upah tahun 2018 sebesar 8,71%.

Dulu, patokan tersebut dibuat agar setiap kali penetapan upah minimum tak muncul ribut-ribut lagi soal besaran kenaikan upah.

Namun, seperti yang sudah-sudah, setiap kali menjelang penetapan upah minimum, tetap saja muncul perdebatan soal kelayakan besaran kenaikan upah pekerja. Relasi pekerja dengan pengusaha seperti dua kutub magnet berbeda yang sulit disatukan bila menyangkut upah.

Para pekerja sudah pasti menuntut kenaikan upah lebih tinggi. Sebaliknya, kalangan pengusaha keberatan kalau upah minimum naik, apalagi melebihi inflasi.

Pekerja berdalih biaya kebutuhan hidup layak makin mahal sehingga upah harus naik tinggi. Sedangkan pengusaha beralasan ekonomi sedang lesu, daya beli lemah, ekonomi biaya tinggi ditambah sekarang rupiah melemah sebagai dasar menolak upah naik tinggi. Pengusaha beranggapan, kenaikan upah tinggi akan menambah berat beban biaya yang mereka tanggung.

Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini yang penuh ketidakpastian, memang serba sulit mencari kompromi kenaikan upah yang pas, bisa diterima dan dimaklumi kedua belah pihak. Kita maklum kesulitan para pekerja dan paham pula beban yang dihadapi pengusaha.

Dus, tugas pemerintah daerah sebagai penentu besaran kenaikan upah harus bisa menjembatani kepentingan dua kutub tersebut.

Tak kalah penting, tanggung jawab pemerintah pula menjaga iklim usaha yang baik, mulai dari kemudahan perizinan, memberantas pungutan liar hingga penyediaan infrastruktur memadai untuk mengurangi beban para pengusaha.•

Khomarul Hidayat

Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Tri Adi

Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Tri Adi

TAJUK

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Mayday Insurance Day di Hari Asuransi

Hari ini 18 Oktober 2018 kita merayakan Insurance Day sebagai Hari Asuransi Nasional ke 12 yang akan diisi dengan aksi literasi asuransi serentak di 13 kota besar di seluruh penjuru tanah air. Puncak acara adalah fun walk di Yogyakarta pada 18 November nanti.

Setelah industri asuransi berumur 150 tahun, Jiwasraya berdiri tahun 1859 dengan nama Nederlandsch Indiesche Levensverzekering en Liffrende Maatschappij van 1859, tidak banyak yang berubah dari industri ini dalam 30 tahun terakhir. Selain Undang Undang (UU) Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang diganti dengan UU 40/2014 tentang Perasuransian dan berlakunya sistim jaminan sosial nasional lewat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2017 ada 138 asuransi konvensional dan 12 asuransi syariah. Asuransi konvensional terdiri 52 perusahaan asuransi jiwa, 76 asuransi umum, lima perusahaan reasuransi, tiga perusahaan asuransi wajib dan dua asuransi sosial BPJS.

Asuransi syariah terdiri tujuh asuransi jiwa, empat asuransi umum dan satu reasuransi. Jasa Penunjang Industri Keuangan Non Bank sebanyak 238 perusahaan terdiri 169 pialang asuransi, 42 pialang reasuransi dan 27 jasa penilai kerugian. Plus 528.744 agen asuransi.

Premi asuransi meningkat dari US$ 10,66 miliar tahun 2010 menjadi US$ 14,93 miliar tahun 2015. Terdiri premi asuransi jiwa US$ 7,2 miliar di tahun 2010 menjadi US$ 11,01 miliar di tahun 2015, Kemudian premi asuransi umum US$ 3,46 miliar menjadi US$ 3, 92 miliar di periode serupa.

Penetrasi asuransi Indonesia sepanjang kurun 2010-2015 tidak banyak beranjak. Penetrasi asuransi jiwa pada 2010 sebesar 1,00 meningkat menjadi 1,28 di tahun 2015. Asuransi umum di 2010 sebesar 0,5 bahkan turun menjadi 0.45 di tahun 2015.

Lantas densitas asuransi jiwa di level 30,9 pada tahun 2010 meningkat menjadi 42,7 tahun 2015. Lalu densitas asuransi umum sebesar 14, 9 tahun 2010, melonjak menjadi 15,2 di tahun 2015.

Bila dibandingkan negara lain di Asia, total premi asuransi Indonesia untuk tahun 2015 yang sebesar US$ 14,93 miliar masih kalah dengan Thailand (US$ 21,68 milair), Singapura (US$ 28 miliar) atau China yang mencapai US$ 385,5 miliar.

Bila melihat penetrasi premi asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB), posisi Indonesia yang sebesar 1,73%, masih kalah dengan Malaysia (5%), Singapura (7,25%) atau Filipina yang sudah 1,9%. Begitu pula dengan densitas asuransi per kapita kita yang cuma US$ 57,9 di tahun 2015, kalah dengan Thailand (US$318,9), Malaysia (US$ 472,3), apalagi Singapura (US$ 3.825).

Rendahnya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia karena kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat soal manfaat dan keuntungan asuransi. Lainnya karena masih sedikitnya produk asuransi yang sesuai kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Mantra literasi penangkal noda demokrasi

Masa kampanye pilpres dimulai, hilir masih jauh untuk dikayuh. Namun terasa jeram mulai mengadang. Sejak pemilihan umum nasional tahun 2009 dan tahun 2014 ada gelanggang baru untuk penggalangan massa. Jika sebelumnya kampanye dalam bentuk pawai, pertemuan besar di lapangan terbuka menjadi arena utama kini media sosial jadi ranah baru.

Dapat dicermati, dalam dua pemilu terakhir itu kita melihat perjumpaan massa, mendapat saingan berat dengan adanya media sosial, yang telah menghasilkan lapangan baru untuk berkompetisi, saling cari simpati, debat juga mencerca para pesaing. Pertanyaan kemudian adalah ketika media sosial makin berkembang dan mulai mengungguli pertemuan massal yang bersifat fisik, apakah kompetisi atau kontestasi politik berjalan baik atau sebaliknya?

Atau dengan narasi lain, apakah media sosial telah menisbahkan hal positif yang efektif bagi situasi demokrasi deliberatif. Sebab sekedar memanggil ingatan pengerahan massa lewat pawai meninggalkan noda demokrasi dalam wujud keributan, anarkis serta bentrokan dari benturan kelompok massa.

Untuk menjawab pertanyaan diatas dalam konteks pemilihan umum tahun 2019, dapat kita berpijak pada teori kritis dari Jurgen Habermas dimana teori ini ditawarkan pertama kali oleh generasi Mazhab Frankrut (Frankruter Schule) yang dibangkitkan lagi oleh beliau dengan paradigma baru.

Dalam teori tersebut dikatakan bahwa konektivitas sosial media akan mengganggu stabilitas penguasa otoriter, tapi juga akan mengikis kepercayaan publik pada demokrasi. Sosmed bisa berperan membuka ruang demokrasi dan pluralisme secara global dan menghubungkan orang agar suara mereka didengar. Tapi dapat menjadi ancaman demokrasi dan pluralisme.

Terasa tak berlebihan jika majalah asal Inggris, The Economist, dalam edisi 4 November-10 November 2017 sampai menulis headline Social medias threat to democracy? Ingin menunjukkan paradok dari sosial media dijadikan alarm media tersebut. Faktanya memang sosmed bisa bermanfaat untuk kebaikan bermuara pada kedewasaan demokrasi, tapi bisa juga disalahgunakan. Ada beberapa contoh peran besar sosmed yang mampu mempengaruhi situasi politik suatu negara.

Pada 6 April 2009 di Moldova, demonstran memprotes hasil pemilihan legislatif di Moldova yang dimenangkan Partai Komunis Republik Moldova. Kemenangan partai tersebut, dianggap palsu. Demonstran menghendaki adanya perhitungan ulang pada proses demokrasi itu. Sebagian besar demonstran, memanfaatkan Twitter untuk berdiskusi dan mengorganisir massa dan perjuangan mereka.

Di Mesir pada tahun 2011, tumbangnya sang penguasa Presiden Husni Mubarak berawal dari peran sosmed. Protes terhadap pemerintah oleh seorang bloger Mahmod Salem, pada akun pribadinya rupanya menjadi bara yang menyemangati para demonstran.

Di Hong Kong, wilayah independen Cina, aksi protes dengan memanfaatkan media sosial terjadi tahun 2014. Kala itu, masyarakat Hong Kong marah atas dihapuskannya pemilihan kepala pemerintahan Hong Kong secara langsung. Masyarakat Hong Kong, yang dipelopori para pemuda, memanfaatkan media sosial untuk menggalang kekuatan aksi massa.

Aksi massa mendapat balasan yang cukup kuat dari aparat setempat dengan menyemprotkan air, gas air mata, serta bubuk merica. Para demonstran membekali diri mereka dengan payung sebagai alat perlindungan. Payung yang dibawa tersebut, kemudian menjadi simbol perlawanan.

Sementara di Jerman, partai ultra kanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui sosmed bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan dari orang asli Jerman sendiri.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI

Memperjelas peran

Kegagalan Asuransi Jiwasraya melunasi klaim pemegang polis yang sudah jatuh tempo turut merepotkan para bankir. Pengelola bank yang menjadi agen penjual produk Jiwasraya kebagian pertanyaan untuk menjelaskan kepastian pembayaran polis Jiwasraya.

Kalau disederhanakan, inti jawaban dari bank mitra Jiwasraya itu seperti ini: keterlambatan pembayaran itu urusan internal Jiwasraya, bukan masalah kami.

Kendati para bankir terkesan melepaskan tanggung jawab, jawaban mereka yang garing itu sesungguhnya sudah tepat. Sebagai agen penjual, bank terbebas dari tanggung jawab pengembalian dana pemegang polis.

Pelunasan klaim, dan pembayaran hasil pengembangan dana, untuk produk proteksi yang dikombinasikan dengan investasi, jelas urusan asuransi sebagai penerbit polis.

Kenyataan bahwa bank turut menjadi sasaran pertanyaan para pemegang polis menunjukkan pemahaman mereka terhadap produk asuransi masih jauh dari memadai. Kenyataan yang agak ironis ini patut menjadi catatan bagi industri, asuransi maupun bank, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dari kedua industri.

Apakah selama ini bank sudah menjelaskan posisinya hanya sebagai agen penjual, setiap kali menawarkan produk asuransi ke bank? Apakah OJK punya mekanisme untuk memastikan bahwa bank dan asuransi tetap berjalan di koridor masing-masing dalam kerjasama bancassurance?

Dalam Jiwasraya, memang tidak sulit bagi bank-bank yang menjadi agen penjual untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak turut bertanggungjawab karena tiadanya hubungan afiliasi di antara bank yang menjadi agen penjual dengan Jiwasraya.

Memberi penjelasan ke masyarakat bahwa peran bank dan asuransi berbeda baru menjadi urusan yang pelik jika perusahaan asuransi serta bank yang menjadi agen penjualnya berinduk ke perusahaan atau grup yang sama.

Mengantisipasi terjadinya kasus semacam itu, maka bank perlu diwajibkan memberi penjelasan yang seterang-terangnya ke calon pemegang polis, yang notabene merupakan nasabahnya, saat menawarkan produk asuransi.

Peran regulator adalah mengkaji aturan main bancassurance saat ini. Apakah perlu memperketat protokol penjualan agar masyarakat bisa benar-benar paham, hingga masalah di satu tempat, tidak menyebar ke tempat yang lain.•

Thomas Hadiwinata

Reporter: Thomas Hadiwinata
Editor: Tri Adi

Reporter: Thomas Hadiwinata
Editor: Tri Adi

TAJUK

Khalawi A Hamid, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR: Satu juta rumah saja belum cukup

Sejak Presiden Joko Widodo mencanangkan pembangunan satu juta rumah per tahun, target ini belum pernah tercapai. Program Sejuta Rumah untuk Rakyat bergulir sejak 2015 lalu.

Angka kekurangan pasokan alias backlog perumahan masih tinggi. Meski begitu, pemerintah optimistis, tahun ini target penyediaan satu juta rumah bisa terwujud.

Pemerintah terus mendorong penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program Sejuta Rumah jadi andalan pemerintah untuk memangkas angka backlog perumahan menjadi 5,4 juta unit tahun depan.

Dan, pemerintah yakin, tahun ini penyediaan satu juta rumah bisa tercapai. Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid memaparkannya strategi mencapai target itu kepada wartawan Tabloid KONTAN Nina Dwiantika, Senin (10/9).
Berikut nukilannya:

KONTAN: Program Sejuta Rumah tidak pernah tercapai. Bagaimana tahun ini?
KHALAWI:
Hingga 10 September lalu, realisasi penyediaan rumah telah mencapai 685.727 unit. Artinya, sudah memenuhi sekitar 70% dari target. Berdasarkan angka pencapaian tersebut, kami optimistis, penyediaan rumah mencapai satu juta unit di akhir tahun nanti.

Kami mempunyai program cadangan penyediaan rumah yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 kurang lebih 250.000 rumah. Jika itu digabung, maka jumlah penyediaan rumah subsidi akan mencapai 900.000 unit lebih. Itu berarti, tinggal sedikit lagi mencapai angka satu juta rumah.

Secara tren, penyediaan rumah untuk subsidi terus naik setiap tahun. Misalnya, penyediaan rumah subsidi di 2015 sebanyak 699.770 unit, kemudian pada 2016 terdapat 805.169 unit,  dan 904.758 unit di 2017.

Rumah subsidi ini menyebar di seluruh Indonesia. Contohnya, untuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) ada di beberapa daerah. Sedangkan untuk rumah subsidi selisih bunga (SSB) tersebar di Indonesia bagian Timur dan Barat.

Adapun mayoritas penyediaan rumah menyasar pada kategori MBR sebanyak 67%, sementara untuk masyarakat non-MBR hanya 33%. Ke depan, kami akan tingkatkan porsi rumah subsidi untuk masyarakat MBR naik menjadi 70% dan sisanya yang 30% non-MBR.

KONTAN: Apa saja strategi untuk mencapai target satu juta rumah tahun ini?
KHALAWI:
Di luar rumah subsidi yang ada di APBN, kami optimistis program satu juta rumah akan tercapai karena penyediaan rumah subsidi ada berbagai skema.

Contoh, Real Estate Indonesia (REI) mampu membangun rumah sebanyak 220.000 unit hingga akhir tahun. Lalu, ada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman

Seluruh Indonesia (Apersi) dan Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (Apernas) yang turut mendukung program tersebut.
Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program ini masih akan terus berjalan. Namun, kami membutuhkan dukungan dari perbankan buat membiayai sektor perumahan yang sebagian bunganya disubsidi oleh pemerintah. Porsi FLPP sekitar 28,76% per September terhadap total penyediaan rumah.

Lalu, pembangunan rumah melalui APBN dan APBD berkontribusi sebesar 20%. Khusus untuk pembangunan rumah yang dibangun pemerintah menggunakan APBN, ada beberapa pencapaian. Di antaranya, sejak 2015 hingga 2018, rumah susun mencapai 44.893 unit. Diperkirakan, akan mencapai 52.405 unit pada 2019.

Untuk rumah khusus terutama kawasan nelayan dan daerah perbatasan sebanyak 22.358 unit, pembangunannya bakal mencapai 25.271 unit pada 2019.

Sedang rumah swadaya 473.165 unit, dengan target pencapaian 673.165 unit di tahun depan.  Dan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) rumah susun 101.606 unit, dengan perkirakan pencapaian 114.606 unit di tahun depan.

Jika dilihat dari pembangunan rumah melalui pengembang yang memperoleh subsidi seperti FLPP, subsidi selisih bunga (SSB), dan bentuk subsidi lainnya berkontribusi sebesar 30%. Serta, pembangunan rumah melalui pengembang tanpa memperoleh subsidi atau dibangun masyarakat sendiri atawa swadaya sebesar 50%.

Reporter: Nina Dwiantika
Editor: Mesti Sinaga

PERUMAHAN

Panduan kebijakan

Bisnis financial technology atau teknologi financial (tekfin), menjadi satu agenda penting dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali yang tengah berlangsung. Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa para pembuat kebijakan di banyak negara ternyata gagal mengantisipasi fenomena yang muncul terkait perkembangan teknologi, seperti tekfin ini.

Lesetja Kganyago, Gubernur South Africa Reserve Bank dalam satu sesi pertemuan tentang tekfin bilang, “Biasanya, latar belakang pendidikan para pembuat kebijakan itu adalah pengacara dan akuntan, tapi kami membutuhkan orang yang mengerti teknologi dan data.” Pernyataan Kganyago, bisa jadi, mewakili kebanyakan otoritas di dunia.

Fenomena tekfin tidak hanya marak di negara berkembang. Mark Carney, Gubernur Bank of England bilang, banyak pengusaha kecil tak kuat menanggung biaya tinggi jika minta kredit ke bank konvensional. Mereka pun lari ke tekfin.

Bahwa tekfin adalah fenomena yang mendunia, itu sudah pasti. Sampai-sampai bisnis tekfin dianggap jadi salah satu potensi bahaya dalam industri keuangan, yang dapat memicu krisis ekonomi. Ini karena pertumbuhan tekfin yang luarbiasa, sementara regulator masih kebingungan mengatur mereka.

Pertumbuhan ini, seperti dikutip Quartz.com, tergambar setidaknya di Amerika Serikat. Kredit yang diberikan, dari tekfin, berkisar US$120 miliar tahun ini, naik dari US$72 miliar sepuluh tahun lalu, kala negara mereka terpapar krisis keuangan. Ingat, ini pinjaman tanpa jaminan.

Tapi, di China sedang berlangsung ambruknya peer-to-peer lending yang merugikan banyak orang.

Di Indonesia, industri tekfin juga berkembang. Kendati beberapa kali kita dengar OJK mencabut ijin tekfin karena pelanggaran, toh masyarakat makin familiar dengan bisnis ini. Kalau awalnya terkesan jadi pesaing bank dan lembaga pembiayaan, belakangan tekfin dirangkul. Bulan lalu, Bank Indonesia memprediksi bahwa pembiayaan digital lewat tekfin dapat menyumbang 2,5% pertumbuhan kredit negara kita.

Agar bisnis tekfin bisa sejalan dan tidak menimbulkan kerugian, tentu harus diatur. Maka, IMF dan World Bank mengeluarkan panduan kebijakan bagi negara-negara supaya dapat mengatur bisnis baru ini. Salah satu poinnya memanfaatkan janji tekfin dalam penetrasi mereka yang lebih luas ke masyarakat, termasuk pembayaran antar negara.

Tentu saja, di luar itu, perlindungan bagi investor dan konsumen harus tetap diutamakan.•

Hendrika Yunapritta

Reporter: Hendrika Yunapritta
Editor: Tri Adi

Reporter: Hendrika Yunapritta
Editor: Tri Adi

TAJUK

Strategi agar bisa menarik investasi

Tantangan ketidakpastian masih membebani laju perekonomian global sepanjang 2018. Agresivitas kebijakan bank sentral Amerika Serikat (The Fed) menaikkan suku bunga acuan memicu depresiasi nilai tukar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali rupiah. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan berbalas tarif antara Amerika Serikat (AS) – China.

Di tengah situasi global yang masih tidak pasti, upaya mengoptimalkan peran investasi bagi pertumbuhan ekonomi tidak boleh terhenti. Terlebih, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan pada triwulan II-2018, arus investasi asing (penanaman modal asing atau PMA) dan domestik (penanaman modal dalam negeri atau PMDN) di Indonesia tumbuh melambat sebesar 3,1% dibandingkan triwulan II-2017. Padahal di triwulan I-2018 laju PMA dan PMDN mencapai 12,7% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum gejolak rupiah dan perang dagang menjadi batu sandungan melambatnya pertumbuhan investasi di triwulan II-2018, khususnya PMA yang lajunya turun 12,9%. Laju pertumbuhan PMDN triwulan II 2018 melonjak mencapai 32,1%. Terlepas terdapat momentum Lebaran di triwulan II-2018, perbedaan laju investasi asing dan domestik di triwulan II ini menyiratkan persepsi ekonomi yang berbeda antara investor asing dan domestik.

Di saat investor asing cenderung menunggu pemulihan ekonomi global, justru investor domestik terlihat lebih cepat dalam memutuskan untuk berinvestasi. Optimisme pelaku ekonomi domestik ini harus terus dijaga. Di sisi lain, upaya menunjukkan besarnya potensi ekonomi Indonesia ke investor global harus lebih aktif.

Predikat layak investasi yang telah disematkan Indonesia oleh berbagai lembaga rating internasional sejak lebih dari satu tahun lalu dapat menjadi pintu masuk bagi persepsi positif Indonesia di mata investor internasional. Sayangnya, sejauh ini peringkat layak investasi belum serta-merta mampu menjadi garansi arus investasi langsung dari luar negeri.

Indonesia perlu memanfaatkan status layak investasi secara optimal. Berbagai aspek fundamental ekonomi yang dinilai stabil oleh lembaga rating dapat menjadi modal membangun optimisme perekonomian. Terlebih, peringkat Indonesia di indeks daya saing global (Global Competitiveness Index 2017-2018) membaik dari 41 ke 36, serta ranking kemudahan bisnis tahun ini juga membaik dari posisi 91 ke 72. Ragam hasil tersebut seharusnya menjadi pelecut optimisme perekonomian agar dapat tumbuh lebih baik lagi ke depan, meskipun ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.

Salah satu kunci untuk dapat merealisasikan potensi ekonomi Indonesia adalah melalui investasi atau penanaman modal. Jika laju investasi dapat diakselerasi, target pertumbuhan ekonomi dapat lebih mudah direalisasikan. Sebaliknya, jika investasi hanya tumbuh business as usual atau bahkan melambat seperti saat ini, maka peluang untuk mencapai target perekonomian semakin tipis. Tidak hanya itu, laju ekonomi tanpa dukungan kinerja investasi yang memadai juga kerap kali diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang rendah.

Meskipun tahun 2018 ini identik dengan tahun politik, momentum meningkatkan laju investasi tidak boleh hilang begitu saja. Sejauh ini pertumbuhan ekonomi dari kontribusi konsumsi rumah tangga masih menempati porsi terbesar, namun untuk mengakselerasinya membutuhkan usaha ekstra.

Lebih dari itu, depresiasi rupiah juga mulai membayangi daya beli masyarakat dalam berkonsumsi. Oleh karena itu, laju positif pertumbuhan investasi domestik (PMDN) di triwulan II-2018 merupakan batu loncatan untuk terus merealisasikan besarnya potensi ekonomi Indonesia ke depan. Sementara peringkat layak investasi yang telah disandang perlu dioptimalkan guna menarik minat PMA datang.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI

Hadapi dua pilihan

Pada akhirnya, pemerintah harus memilih satu di antara dua pilihan yang dilematis. Tetap mempertahankan beleid harga bahan bakar minyak (BBM) Premium, atau menaikkan harga sumber energi itu agar sesuai harga pasar.

Masing-masing pilihan membawa konsekuensi pelik. Di tahun politik, mempertahankan harga BBM memang kebijakan populis. Konsumen BBM senang. Citra pemerintah yang pro-rakyat juga terjaga. Namun risikonya, rapor keuangan negara makin babak belur. Apalagi saat harga minyak bumi meningkat dan dollar menguat seperti saat ini.

Keuangan Pertamina dan PLN juga berdarah-darah karena harus menjadi bumper citra pemerintah. Kedua BUMN itu sulit mengembangkan bisnis, alih-alih menggelar ekspansi usaha.

Sebaliknya, menaikkan harga BBM bisa menyehatkan rasio-rasio keuangan negara. Posisi defisit pembayaran bisa ditekan karena selama ini impor BBM merupakan penyumbang terbesar defisit pembayaran. Tapi, menaikkan harga BBM bukan pilihan kebijakan populis saat ini. Beleid kenaikan harga BBM adalah sasaran empuk untuk menyerang pemerintah sekarang.

Apapun pilihannya, pemerintah harus sudah menimbang cermat setiap konsekuensi. Lebih penting lagi, antisipasi atas segala efek buruknya juga telah disiapkan.

Nah, kecepatan memutuskan beleid harga BBM yang kini krusial karena berkaitan dengan penyelamatan rupiah yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sebab, otot rupiah kian hari kian mencemaskan. Pekan-pekan ini rupiah terpuruk dalam waktu sangat singkat dan cepat, dan terus mengukir posisi terburuk dalam dua dekade terakhir.

Merujuk data Bank Indonesia (BI), kemarin (10/10), nilai kurs menguat tipis menjadi Rp 15.215 per dollar AS. Namun, posisi rupiah melemah sekitar 2%-an sejak awal Oktober 2018.

Selain terhadap dollar AS, rupiah melemah nyaris terhadap semua mata uang negara lain. Terhadap dollar Singapura, dollar Australia, ringgit Malaysia, rupee India, baht Thailand, maupun peso Filipina. Bahkan terhadap kyat Myanmar pun rupiah bertekuk lutut 42% sepekan terakhir.

Apa yang salah dengan rupiah, sehingga harganya begitu murah di mata dunia? Entahlah. Tugas otoritas moneter, tim ekonomi kabinet, serta para ekonom untuk mencari jawaban dan meramu formulasi penguatan rupiah. Yang jelas, mudarat pelemahan rupiah lebih besar ketimbang manfaatnya bagi kita.•

Barly Haliem Noe

Reporter: Barly Haliem
Editor: Tri Adi

Reporter: Barly Haliem
Editor: Tri Adi

TAJUK

Ragam berkah pertemuan IMF dan Bank Dunia

Saat ini Indonesia sedang menjadi pusat perhatian global berkat adanya pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF)-Bank Dunia (World Bank) yang diselenggarakan pada 8–14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan penting itu dihadiri sekitar 15.000 yang terdiri dari delegasi dan non delegasi dari 189 negara. Berkah apa saja yang bisa terjadi bagi pertumbuhan ekonomi nasional?

Tak kurang dari Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF dalam pidatonya di kantor Pusat IMF Washington DC, Amerika Serikat pekan lalu mengatakan, pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali adalah momen yang menantang bagi Indonesia. Yang telah bertransformasi dalam beberapa dekade terakhir, membuka ekonomi semakin dinamis serta sudah bisa memanfaatkan kreativitas dan keragaman masyarakat.

Kalau begitu, berkah apa saja yang sesungguhnya bisa mengucur bagi perekonomian kita. Ada beberapa poin. Pertama, pertemuan itu diharapkan dapat menarik investasi seluas-luasnya. Investasi merupakan salah satu alat pembentuk produk domestik bruto (PDB) selain ekspor, konsumsi rumah tangga dan kucuran dana pemerintah (goverment spending). Pertemuan yang berjalan aman dan sukses merupakan simbol Indonesia sebagai negara yang aman untuk investasi.

Kini Indonesia memiliki risiko negara (country risk) yang cukup baik (moderate risk). Selama ini investor asing selalu akan menilai risiko negara sebelum menanamkan dana. Menurut Alan C. Shapiro (1998), risiko negara adalah suatu cara pengukuran mengenai tingkat ketidakpastian politik dan ekonomi dalam suatu negara yang dapat berdampak pada nilai pinjaman dan investasi di negara tersebut.

Tingkat risiko negara itu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai apa yang bisa kita perkirakan dari persepsi maupun tingkah laku para kreditur maupun investor terhadap kegiatan mereka yang berkaitan dengan negara kita. Tingkat risiko semacam itu pada akhirnya juga akan mencerminkan pula rating yang akan diberikan oleh perusahaan rating terkemuka.

Jangan lupa bahwa perusahaan rating Standard and Poors (S&P), Moodys dan Fitch Rating telah memberikan predikat layak investasi (investment grade) kepada Indonesia.

Sejatinya, pertemuan akbar itu merupakan jendela yang terbuka lebar bagi investor global. Risiko negara itu meliputi risiko ekonomi (25%), risiko keuangan (25%) dan risiko politik (50%). Artinya, risiko politik mendominasi dalam penilaian risiko negara. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu mengendalikan kondisi politik termasuk penyelenggaraan pemilu 2019 dengan saksama sehingga risiko negara tetap terjaga.

Kedua, pertemuan itu pun dimanfaatkan untuk menggalang solidaritas bagi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara barat (NTB) dan korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tenggara. Dengan demikian, bantuan asing akan membantu percepatan pemulihan kembali daerah itu.

Reporter: Tri Adi
Editor: Tri Adi

OPINI